ANALISIS PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) – BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Daftar Isi >> Bab I Pendahuluan >> Bab II Tinjauan Pustaka >> Bab III Metode Penelitian >> Bab IV Pembahasan >> Bab V Penutup >> Lampiran Kuisioner

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Persepsi
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008:674) persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau merupakan proses seseorang mengetahui bebarapa hal melalui panca inderanya. Sedangkan menurut Rakhmat (1993:88) disebutkan bahwa persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa atau hubugan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:57), persepsi adalah bagaimana orangorang melihat atau menginterpretasikan peristiwa, objek, serta manusia. Pada kenyataanya, masing-masing orang memiliki persepsinya sendiri atas suatu kejadian sehingga berbeda satu dengan yang lainnya. Definisi persepsi yang formal adalah proses dengan mana seseorang memilih, berusaha, dan menginterpretasikan rangsangan ke dalam suatu gambaran yang terpadu dan penuh arti.

Riset tentang persepsi secara konsisten menunjukkan bahwa individu yang berbeda dapat melihat hal yang sama tetapi memahaminya secara berbeda. Kenyatannya adalah bahwa tak seorang pun dari kita dapat melihat realitas. Yang kita lakukan adalah menginterpretasikan apa yang kita lihat dan menyebutnya sebagai realitas. Persepsi setiap individu mengenai suatu objek atau peristiwa sangat tergantung pada kerangka ruang dan waktu yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dalam diri seseorang (aspek kognitif) dan faktor dunia luar (aspek stimulus visual). Robins (2002: 32) mengatakan bahwa persepsi suatu individu terhadap objek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu lain terhadap objek yang sama. Fenomena ini menurutnya disebabkan oleh beberapa faktor yang apabila digambarkan tampak seperti gambar berikut:

Gambar 2.1. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sumber: Tesis Novius 2008 (Robins:2002)

Berdasarkan gambar di atas, terdapat faktor yang bekerja untuk membentuk persepsi dan kadangkala membiaskan persepsi. Faktor-faktor tersebut dapat terletak pada orang yang mempersepsikannya, objek atau konteks di mana persepsi itu dibuat. Ketika seorang individu melihat suatu sasaran dan berusaha menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, kepentingan, pengalaman masa lalu, dan harapan. Begitu pula dengan karakteristik sasaran yang diobservasi dapat mempengaruhi apa yang dipersepsikan. Faktor situasi seperti waktu, keadaan tempat, keadaan sosial juga mempengaruhi dalam membentuk persepsi seseorang tehadap objek/peristiwa yang akan dipersepsikan.

Di samping itu, persepsi bergantung pada rangsangan fisik dan kecenderungan individu tersebut. Ransangan fisik adalah input yang berhubungan dengan perasaan, seperti penglihatan dan sentuhan. Kecenderungan individu meliputi alasan, kebutuhan, sikap, pelajaran dari masa lalu, dan harapan. Perbedaan persepsi antara orang-orang disebabkan karena perasaan individu yang menerimanya berbeda fungsi dan disebabkan oleh kecenderungan perbedaan individu. Kecenderungan individu seperti faktor keakraban, perasaan, arti penting, dan emosi.

Persepsi tentang objek atau peristiwa tersebut tergantung pada suatu kerangka, ruang, dan waktu sehingga persepsi itu akan sangat subjektif dan situasional. Selain secara implisit, sudah terlihat pada definisi diatas, argumentasi ini juga selaras dengan yang dikemukakan oleh Rakhmat (1993:89) bahwa persepsi ditentukan oleh faktor personal dan situasional yang disebut dengan faktor fungsional dan faktor struktural. Faktor fungsional berasal dari kebutuhan, pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk dalam apa yang disebut dengan faktor personal. Oleh karena itu, yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulus tetapi karakteristik orang yang memeberikan respon pada stimulus tersebut. Sedangkan faktor situasional atau struktural berasal semata-mata dari sifat fisik dan efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individu.

Persepsi bersifat subjektif karena melibatkan aspek psikologis yaitu proses kognitif sehingga apa yang ada dalam perkiraan individu akan ikut aktif dalam menentukan persepsi individu. Bagi profesi akuntan, persepsi profesi merupakan pemahaman seorang akuntan terhadap apa yang digelutinya. Pemahaman ini berkaitan dengan faktor kognitif masing-masing individu akuntan tersebut sehingga persepsi akuntan satu dengan yang lain akan berbeda.

2.2. Definisi Akuntan

Menurut Soemarso (2004:14), akuntan merupakan suatu gelar bagi mereka yang telah lulus ujian-ujian akuntansi seperti yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954. Tenaga-tenaga akuntansi secara umum dapat didefinisikan sebagai mereka yang mempunyai pengetahuan di bidang akuntansi.

Sedangkan menurut Sugiyarso (2005:5), akuntan adalah seseorang yang mempunyai izin akuntan yang diberikan oleh universitas negeri atau badan perguruan tinggi lainnya yang dibentuk menurut undang-undang yang diakui pemerintah. Akuntan mempunyai pengetahuan dan penerapan standar akuntansi keuangan yang diterima umum. Seorang akuntan diharapkan cakap untuk mengawasi dan mengatur pekerjaan pemegang buku dalam pencatatan, penggolongan, peringkasan, penyajian, dan penafsiran data akuntansi.

Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (Accountant) yang mensyaratkan bahwa gelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikan pendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

2.3. Jenis-jenis Akuntan

Menurut Soemarso (2004:6), secara garis besar akuntan dapat digolongkan menjadi :

1. Akuntan Publik
Akuntan publik atau kadang disebut akuntan ekstern (external accountant) adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja secara bebas, pada umumnya mendirikan suatu kantor akuntan. Termasuk dalam kategori akuntan publik adalah akuntan yang bekerja pada kantor akuntan publik.

Untuk dapat berpraktik sebagai akuntan publik dan mendirikan kantor akuntan, seseorang harus memperoleh izin dari kementerian keuangan. Seorang akuntan publik dapat memberikan: (1) Jasa Pemeriksaan; (2) Jasa perpajakan; (3) Jasa Konsutasi manajemen; (4) Jasa akuntansi (accounting services)

2. Akuntan Manajemen
Akuntan manajemen atau disebut juga akuntan intern (internal accountant) adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi, controller atau direktur keuangan. Tugas yang dikerjakan dapat berupa: (1) Penyusunan sistem akuntansi; (2) Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan; (3)
Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak manajemen; (4) penyusunan anggaran; (5) menangani masalah perpajakan; (6) melakukan pemeriksaan intern.

3. Akuntan Pemerintah
Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti di departemen-departemen, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), Direktorat Jenderal Pajak dan lain-lain.

4. Akuntan Pendidik
Akuntan Pendidik terutama bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum, pendidikan akuntansi dan melakukan penelitian di bidang akuntansi.

2.4. Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku di Indonesia

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) hingga saat ini telah menerbitkan empat standar akuntansi di Indonesia atau yang biasa disebut empat pilar standar akuntansi Indonesia. Empat pilar standar akuntansi tersebut yaitu:

1. Standar Akuntansi Keuangan
Standar Akuntansi Keuangan ini memuat berbagai macam standar akuntansi yang sering disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). PSAK memuat standar akuntansi yang diperuntukkan untuk seluruh entitas tergantung jenis entitas usaha tersebut. PSAK ini telah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun dan berkiblat kepada IFRS. Sehingga beberapa standar mengadopsi kepada IFRS.

2. Standar Akuntansi Pemerintahan
Standar akuntansi pemerintahan ini diperuntukkan bagi entitas sektor publik. Standar akuntansi pemerintahan ini merupakan suatu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan merupakan pedoman
bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan pengelolaan keuangannya.

3. Standar Akuntansi Keuangan Syariah
Merupakan perubahan atas akuntansi perbankan syariah yang ada di PSAK. Karena semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di Indonesia. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual.

4. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik atau biasa disebut dengan SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang diperuntukkan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). SAK
ETAP merupakan suatu standar yang merupakan jawaban atas kelemahan dari PSAK. PSAK dinilai terlalu kompleks dan rumit jika diterapkan bagi entitas yang tidak listing di pasar modal.

2.5. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
2.5.1. Ruang Lingkup

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

  1. Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan; dan
  2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Suatu entitas dikatakan memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

  1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
  2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Dari pernyataan diatas, jelas mengandung makna bahwa entitas kecil dan menengah yang dimaksud oleh SAK ETAP adalah entitas kecil menengah non- listed atau entitas yang tidak masuk dalam bursa saham. Artinya ada dua standar akuntansi yang berbeda yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan pelaporan
keuangan. Ini berarti juga akan ada standar pengukuran dan pengungkapan yang berbeda dari masing-masing standar akuntansi tersebut. Di satu sisi ada SAK ETAP yang khusus ditujukan untuk entitas kecil menengah yang non-listed, di sisi lain ada SAK umum, dalam hal ini PSAK yang ditujukan untuk entitas lainnya, termasuk entitas kecil menengah jika entitas tersebut termasuk listed company. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu entitas nantinya harus menyebutkan bahwa laporan keuangan tersebut telah dinyatakan sesuai dengan standar akuntansi yang digunakan, apakah SAK ETAP atau PSAK.

2.5.2. Karakteristik Kualitatif Informasi dalam Laporan Keuangan

Tujuan dari laporan keuangan SAK ETAP itu sendiri adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan
khusus untuk memenuhi informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang dipercayakan kepadanya.

Salah satu ciri khas ynag membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunanya adalah karakteristik kualitatif, yaitu:

1. Dapat dipahami (Understandability)
Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh penggunanya. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang
memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, kepentingan agar laporan keuangan dapat dipahami tetapi tidak sesuai dengan informasi yang relevan harus diabaikan dengan pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan (Relevance)
Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

3. Materialitas (Materiality)
Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi tertentu dari kelalaian dalam mencantumkan (omission) atau kesalahan dalam mencatat (misstatement). Namun demikian, tidak tepat membuat atau membiarkan kesalahan untuk menyimpang secara tidak material dari SAK ETAP agar mencapai penyajian tertentu dari posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas suatu entitas.

4. Keandalan (Reliability)
Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus handal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan
atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau
kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu.

5. Substansi mengungguli bentuk (subtance over form)
Transaksi, peristiwa dan kondisi lain dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realita ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Hal ini untuk meningkatkan keandalan laporan keuangan.

6. Pertimbangan Sehat (Prudence)
Ketidakpastian yang tidak dapat diabaikan meliputi berbagai peristiwa dan keadaan yang dipahami berdasarkan pengungkapan sifat dan penjelasan peristiwa dan keadaan tersebut dan melalui penggunaan pertimbangan sehat dalam menyusun laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan pertimbangan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau penghasilan tidak disajikan lebih tinggi dan kewajiban atau beban tidak disajikan lebih rendah. Namun
demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan pembentukan aset atau penghasilan ynag lebih rendah atau pencatatan kewajiban atau beban yang lebih tinggi. Singkatnya, pertimbangan sehat
tidak mengijjinkan bias.

7. Kelengkapan (completeness)
Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang mencukupi ditinjau dari segi relevansi.

8. Dapat dibandingkan (comparability)
Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk suatu entitas, antar periode untuk entitas tersebut dan
untuk entitas yang berbeda. Sebagai tambahan, pengguna laporan keuangan harus mendapat informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruh dampak perubahan tersebut.

9. Tepat waktu (Timeliness)
Agar relevan, informasi dalam laporan keuangan harus dapat mempengaruhi keutusan ekonomi para penggunanya. Tepat waktu meliputi penyediaan informasi laporan keuangan dalam jangka waktu pengambilan keputusan. Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan secara relatif antara pelaporan tepat waktu dan penyediaan informasi yang andal. Untuk mencapai keseimbangan antara
relevansi dan keandalan, maka pertimbangan utama adalah bagaimana yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi.

10. Keseimbangan antara biaya dan manfaat (balance between benefit and cost)
Manfaat informasi seharusnya melebihi biaya penyediaannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya tersebut juga tidak perlu ditanggung oleh pengguna yang menikmati manfaat. Dalam evaluasi manfaat dan biaya, entitas harus memahami bahwa manfaat informasi mungkin juga manfaat yang dinikmati oleh pengguna eksternal.

2.5.3. Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan dalam SAK ETAP tidak berbeda dengan sebagaimana yang diatur dalam PSAK 1: Penyajian laporan keuangan, dimana secara substansi pengaturan tersebut merupakan ringkasan dari PSAK yang juga mencakup pengaturan mengenai komponen laporan keuangan. Perbedaan yang paling mendasar adalah, dalam SAK ETAP, entitas yang menggunakan standar ini harus mengungkapkan pernyataan bahwa entitas patuh secara keseluruhan terhadap SAK ETAP ini dalam catatan atas laoran keuangannya. Hal lain terkait dengan pengaturan mengenai penyajan laporan keuangan ini adalah kelangsungan usaha, frekuensi pelaporan, konsistensi penyajian, informasi komparatif, materialitas, agregasi dan komponen lengkap laporan keuangan. Posisi dan kinerja keuangan yang ada dalam SAK ETAP secara umum tidak berbeda dengan yang ada dalam PSAK, yaitu Aset , kewajiban, ekuitas, penghasilan dan beban. Dalam SAK ETAP, ada beberapa perbedaan yang signifikan dengan PSAK yaitu :

  1. Tidak diperkenankannya adanya “pos luar biasa”
  2. Diperkenankannya untuk menggabungkan laporan laba rugi dan laporan perubahan jika memenuhi kondisi tertentu, yaitu perubahan ekuitas yang hanya berasal dari :
  • Laba Rugi periode berjalan
  • Pembayaran dividen
  • Koreksi kesalahan periode sebelumnya
  • Perubahan kebijakan akuntansi

Adanya pengungkapan dalam catatan atas laporan keuangan mengenai judgement ketidakpastian dan persyaratan modal. Adapun perbedaan mendasar antara Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), menurut Pricewaterhouse Coopers yaitu:

Tabel 2.2. Perbedaan PSAK dengan SAK ETAP Perbedaan PSAK SAK ETAP

Sumber : http://www.pwc.com

One thought on “ANALISIS PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) – BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s