ANALISIS PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) – BAB I PENDAHULUAN

Daftar Isi >> Bab I Pendahuluan >> Bab II Tinjauan Pustaka >> Bab III Metode Penelitian >> Bab IV Pembahasan >> Bab V Penutup >> Lampiran Kuisioner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bagian penting dari perekonomian suatu negara ataupun daerah, tidak terkecuali di Indonesia. UMKM memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam penyerapan tenaga kerja, pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), nilai ekspor nasional dan investasi nasional. Namun dalam kenyataannya selama ini UMKM kurang mendapatkan perhatian.

Sektor UMKM ini akan menghadapi sebuah tantangan berat dalam perekonomian bangsa Indonesia. Tantangan tersebut yaitu dengan pemberlakuan nota kesepakatan antara negara China dengan negara-negara di ASEAN atau yang populer disebut sebagai China–ASEAN Free Trade Agreement (CAFTA). Perekonomian Indonesia dituntut mampu bertahan ditengah gempuran invasi ekonomi dari China. Disinilah UMKM diharapkan mampu menunjukkan kapasitasnya sebagai tonggak perekonomian bangsa Indonesia.

Setidaknya terdapat tiga alasan yang mendasari negara berkembang belakangan ini memandang penting keberadaan UMKM (Berry,dkk, 2001). Alasan pertama adalah karena kinerja UMKM cenderung lebih baik dalam hal menghasilkan tenaga kerja yang produktif. Kedua, sebagai bagian dari dinamikanya, UMKM sering mencapai peningkatan produktivitas melalui investasi dan perubahan teknologi. Ketiga, adalah karena sering diyakini bahwa UMKM memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas ketimbang usaha besar.

UMKM yang disebut juga sebagai ekonomi rakyat ini berkembang dimanamana dengan pendanaan mandiri atau melalui dana-dana keuangan mikro seperti pegadaian, koperasi atau lembaga-lembaga keuangan mikro “informal” di pedesaan (Mubyarto,2003). Pengusaha-pengusaha UMKM ini umumnya mengalami kesulitan terhadap akses ke perbankan, karena banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi seperti laporan keuangan dan persyaratan-persyaratan administrasi lainya.

Sebagian besar entitas di berbagai negara memiliki kewajiban untuk melaporkan kondisi keuangannya. Laporan keuangan tersebut ditujukan kepada pemerintah, untuk tujuan pelaporan pajaknya, kepada kreditur, karyawan, supplier, dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Pemerintah Indonesia saat ini belum mengatur secara khusus kewajiban UMKM untuk menyusun laporan keuangan. Namun menurut UU RI NO.1 tahun 1995 tentang perseroan terbatas secara tidak langsung telah mengisyaratkan melalui pasal 56 yang berbunyi “dalam 5 bulan setelah tahun buku perseroan ditutup, direksi menyusun laporan tahunan yang kemudian diajukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)”. Dengan demikian, bagi suatu perusahaan berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, tidak terkecuali UMKM, diwajibkan untuk membuat laporan keuangan.

Informasi menjadi satu komoditas yang memegang peranan yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang menentukan perkembangan perekonomian adalah tersedianya arus informasi yang lancar dan mudah didapatkan. Tidak terkecuali bagi para pelaku bisnis, informasi menjadi dasar pedoman bagi mereka untuk mengambil keputusan, baik untuk kepentingan internal maupun eksternal perusahaan. Laporan keuangan adalah informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan atau yang biasa disebut stakeholder.

Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan (Wahdini, 2006). Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Hal ini juga membuktikan bahwa perusahaan kecil di Indonesia cenderung untuk memilih normal perhitungan (tanpa menyusun laporan keuangan) sebagai dasar penghitungan pajak. Karena, biaya yang dikeluarkan untuk menyusun laporan
keuangan jauh lebih besar daripada kelebihan pajak yang harus dibayar.

Laporan keuangan yang terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan ditambahkan catatan atas laporan keuangan sebagai bagian yang tidak dipisahkan dari masing-masing laporan keuangan itu sendiri dianggap terlalu sulit diterapkan bagi UMKM. Padahal menurut Statement of Financial Accounting Concepts No.1 (SFAC 1) pars. 5-8 dijelaskan bahwa dalam usahanya untuk menetapkan fondasi dari pelaporan akuntansi keuangan, telah ditetapkan dan diidentifikasi dari tujuan pelaporan akuntansi keuangan itu sendiri bahwa laporan keungan harus memuat informasi-informasi:

  1. Membantu investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, atau keputusan-keputusan lain.
  2. Membantu para investor, kreditor dan pengguna laporan keuangan lainnya untuk memprediksi jumlah, waktu, dan ketidakpastian atas potensi arus kas dari dividen, bunga, proses penjualan, penarikan, jatuh tempo yang akan didapat dari instrumen keuangan atau pinjaman.
  3. Menggambarkan secara jelas sumber daya ekonomi yang memiliki entitas bisnis dan klaim atas entitas bisnis tersebut (kewajiban perusahaan untuk mentransfer sumber daya kepada entitas lainnya dan pemilik modal), efek atas transaksi atau peristiwa (event) dan keadaan yang dapat mengubah sumber daya tersebut.

Untuk memudahkan dalam memahami laporan keuangan, maka dibutuhkan suatu standar akuntansi, dimana standar tersebut menjadi pedoman atas penyusunan laporan keuangan yang diterima dan diaplikasikan secara umum serta kewajiban dan tanggung jawab pihak manajemen untuk melaporkannya pihak–pihak yang terkait. Laporan-laporan ini diharapkan disajikan secara wajar dan menggambarkan secara jelas kondisi finansial operasional perusahaan. Tanpa adanya standar-standar ini, setiap perusahaan dituntut untuk mengembangkan standarnya sendiri, dan para pengguna dari laporan keuangan juga dituntut untuk memahami praktek akuntansi dan pelaporannya yang diterapkan oleh perusahaan.

Sehingga akan menjadi hal yang mustahil untuk mempersiapkan laporan keuangan yang dapat diperbandingkan. Oleh karena itu, diciptakan suatu standar dan prosedur yang disebut Generally Accepted Accounting Standard (GAAP). International Accounting Standards Board (IASB) sebagai suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk mengembangkan dan menyusun standar akuntansi yang diperuntukkan bagi UMKM. Pada awalnya, IASB percaya bahwa IFRS cocok untuk diaplikasikan semua entitas, Kemudian, IASB menyadari bahwa di sebagian negara-negara berkembang dimana IFRS telah diterapkan, yang mengadaptasinya hanya entitas yang memiliki instrumen keuangan atau sekuritas yang diperdagangkan kepada publik. Di Eropa, dimana semua perusahaan yang tercatat di bursa sudah mengadaptasi IFRS sejak tahun 2005 (Uni European Decision, 2002), hanya dua atau tiga negara Uni Eropa yang juga menerapkan IFRS untuk UMKM-nya. Sebagian besar negara lainnya menyetujui IFRS, namun mereka juga mengizinkan kepada UMKM untuk mengikuti standar akuntansi yang berlaku di negaranya masing-masing. Banyak dari negara-negara tersebut berusaha untuk menyelaraskan standar akuntansi masing-masing dengan IFRS, namun tidak ada yang melakukannya dengan cara yang sama. Sebagian besar telah memasukkan dan/atau mengkombinasikan, baik dengan standarnya atau hukum yang berlaku di negara masing-masing maupun peraturan pemerintah.

Jika hal ini terus berlanjut maka di Eropa sendiri akan muncul beragam standar akuntansi nasional yang ditujukan untuk UMKM. Kenyataan ini tentunya tidak hanya terjadi di Eropa saja, namun juga dapat terjadi di seluruh dunia. Hal hal yang dilihat oleh IASB atas permasalahan ini mencakup:

  1. Tidak ada konvergensi dan dan keselarasan atau kemiripan dengan IFRS.
  2. Standar nasional untuk UMKM tidak konsisten dengan kerangka dasar dan standar yang ditetapkan oleh IASB.
  3. Standar nasional yang ada tidak selalu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dari external users dari laporan keuangan, dimana hal ini menjadi tujuan dari IASB.
  4. Standar akuntansi untuk UMKM masing-masing negara tidak dapat diperbandingkan.
  5. Standar nasional untuk UMKM di tiap negara tidak memberikan kemudahan untuk transisi kedalam IFRS bagi entitas –entitas yang ingin memasuki pasar modal.

Kesulitan yang dialami UMKM dalam mendapatkan bantuan kredit beberapa diantaranya adalah adanya prosedur pengajuan yang sulit dan diangggap berbelit-belit seperti adanya persyaratan jaminan (collateral) dan laporan keuangan yang diminta oleh pihak perbankan. Dalam perspektif perbankan, UMKM merupakan
sektor yang dianggap berisiko tinggi (high risk) dan memiliki keuntungan yang kecil (low profit), jaminan UMKM yang terbatas, dan UMKM yang potensial untuk dibiayai sulit didapat.

Menghadapi masalah terkait laporan keuangan bagi UMKM, IASB selaku badan yang berwenang dalam pengembangan akuntasi akhirnya mengeluarkan suatu standar akuntansi untuk UMKM yang kemudian dinamakan IFRS For Small Medium Entities (IFRS for SMEs) yang diperkenalkan tahun 2009 kemarin. Indonesia sendiri selaku anggota dari IASB telah mengadopsi IFRS for SMEs tersebut. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) melalui Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) telah merancang suatu standar pelaporan keuangan bagi UMKM yang kemudian dinamakan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas
Tanpa Akuntabiitas Publik (SAK ETAP) pada tahun 2009.

Dengan munculnya SAK ETAP ini diharapkan entitas-entitas bisnis yang tidak terdaftar dalam pasar modal dapat mengaplikasikannya sebagai standar akuntansi bagi entitas mereka. Tahun 2010 ini, Bank Indonesia selaku bank sentral di Indonesia yang mengurusi masalah perbankan nasional telah mewajibkan
penerapan SAK ETAP bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini merupakan langkah awal untuk mensosialisasikan SAK ETAP yang kemudian diproyeksikan untuk menjadi Standar akuntansi yang berterima umum di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitan terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dengan menganalisis persepsi dari para akuntan.yang kemudian dapat dijabarkan dalam judul penelitian : “Analisis Persepsi Akuntan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

  1. Apakah SAK ETAP telah menjawab kebutuhan akan laporan keuangan bagi UMKM dengan melihat dari segi relevansi dan efektifitas?
  2. Apakah ada perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan manajemen terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat relevansi dan efektivitas dari penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi UMKM ditinjau dari persepsi akuntan. Kemudian untuk melihat sejauh mana perbedaan persepsi antara akuntan publik dengan akuntan manajemen terhadap SAK ETAP.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah dan lembaga terkait, dalam hal ini Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam pengembangan SAK ETAP.
  2. Memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan SAK ETAP.
  3. Meningkatkan pengetahuan pembaca mengenai standar akuntansi, terutama SAK ETAP.
  4. Sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan materi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini, yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisa masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada baik dari perkuliahan maupun sumber yang lain.

BAB III : METODE PENELITIAN, menjelaskan perihal jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber data serta metode analisis data yang akan dipakai.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menjelaskan hasil penelitian yang dilakukan penulis. Hasil penelitian tersebut kemudian diolah sesuai yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

BAB V : PENUTUP, berisikan simpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam studi dan kebijakan selanjutnya.

4 thoughts on “ANALISIS PERSEPSI AKUNTAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) – BAB I PENDAHULUAN

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s