Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Praktisi Terhadap Akuntan Syariah (BAB II : LANDASAN TEORI)

Daftar Isi dan Daftar Pustaka >> Bab I Pendahuluan >> Bab II Landasan Teori >> Bab III Metode Penelitian >> Bab IV Pembahasan >> Bab V Penutup >> Lampiran Kuisioner

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1    Persepsi
2.1.1    Definisi Persepsi

Banyak pakar telah memberikan definisi terhadap persepsi diantaranya Kotler (2010: 155) mengemukakan bahwa:

“Persepsi sebagai proses bagaimana seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran keseluruhan yang berarti.”

Selain itu Walgito (dalam Sunaryo, 2002: 93) menjelaskan bahwa:

“Persepsi adalah proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap rangsangan oleh organisme atau individu sehingga merupakan sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas intergrated dalam diri individu.”

Selanjutnya Walgito (1993) mengemukakan bahwa persepsi seseorang merupakan proses aktif yang memegang peranan, bukan hanya stimulus yang mengenainya tetapi juga individu sebagai satu kesatuan dengan pengalaman-pengalamannya, motivasi serta sikapnya yang relevan dalam menanggapi stimulus. Individu dalam hubungannya dengan dunia luar selalu melakukan pengamatan untuk dapat mengartikan rangsangan yang diterima dan alat indera dipergunakan sebagai penghubungan antara individu dengan dunia luar. Agar proses pengamatan itu terjadi, maka diperlukan objek yang diamati alat indera yang cukup baik dan perhatian merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan pengamatan. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang akan bertindak.

Dari definisi persepsi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi merupakan suatu proses diterimanya rangsang melalui penginderaan selanjutnya seseorang menyeleksi, mengatur dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi dan pengalaman-pengalaman yang ada dan kemudian menafsirkannya untuk menciptakan keseluruhan gambaran yang berarti.

2.1.2    Proses dan Sifat Persepsi

Walgito (dalam Hamka, 2002) menyatakan bahwa terjadinya persepsi merupakan suatu yang terjadi dalam tahap-tahap berikut:

  1. Tahap pertama, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses kealaman atau proses fisik, merupakan proses ditangkapnya suatu stimulus oleh alat indera manusia.
  2. Tahap kedua, merupakan tahap yang dikenal dengan proses fisiologis, merupakan proses diteruskannya stimulus yang diterima oleh reseptor (alat indera) melalui saraf-saraf sensoris.
  3. Tahap ketiga, merupakan tahap yang dikenal dengan nama proses psikologik, merupakan proses timbulnya kesadaran individu tentang stimulus yang diterima reseptor.
  4. Tahap ke empat, merupakan hasil yang diperoleh dari proses persepsi yaitu berupa tanggapan dan perilaku.

Sunaryo (2004: 93) mengemukakan persepsi merupakan proses akhir dari pengamatan yang diawali oleh proses penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh indera, kemudian individu ada perhatian, lalu diteruskan ke otak dan baru kemudian individu menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi individu menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang hal yang dalam diri individu yang bersangkutan.

Mulyana (2007: 3) mengemukakan sifat-sifat persepsi sebagai berikut:

1)    Persepsi adalah pengalaman.
Untuk memaknai seseorang, objek atau peristiwa, hal tersebut  diintrepretasikan dengan pengalaman masa lalu yang menyerupainya. Pengalaman menjadi pembanding untuk mempersepsikan suatu makna.

2)    Persepsi adalah selektif.
Seseorang melakukan seleksi pada hal-hal yang diinginkan saja, sehingga mengabaikan yang lain. Seseorang mempersepsikan hanya yang diinginkan atas dasar sikap, nilai, dan keyakinan yang ada dalam diri sesorang, dan mengabaikan karakteristik yang berlawanan dengan keyakianan atau nilai yang dimiliki.

3)    Persepsi adalah penyimpulan.
Mencakup penarikan kesimpulan melalui suatu proses induksi secara logis. Interpretasi yang dihasilkan melalui persepsi adalah penyimpulan atas informasi yang tidak lengkap. Artinya mempersepsikan makna adalah melompat pada suatu kesimpulan yang tidak sepenuhnya didasarkan atas data sesungguhnya, tapi hanya berdasar penangkapan indra yang terbatas.

4)    Persepsi mengandung ketidakakuratan.
Setiap persepsi yang dilakukan akan mengandung kesalahan dalam kadar tertentu. Ini disebabkan oleh pengalaman masa lalu, selektivitas, dan penyimpulan. Semakin jauh jarak antara orang yang mempersepsi dengan objeknya, maka semakin tidak akurat persepsinya.

5)    Persepsi adalah evaluatif.
Persepsi tidak pernah objektif, karena kita melakukan interpretasi berdasarkan pengalaman dan mereflesikan sikap, nilai, dan keyakinan pribadi yang digunakan untuk memberi makna pada objek yang dipersepsi. Seseorang cenderung mengingat hal-hal yang memiliki nilai tertentu bagi diri seseorang (bisa sangat baik atau buruk). Sementara yang biasa-biasa saja cenderung dilupakan dan tidak bisa diingat dengan baik.

2.1.3    Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Sejumlah faktor beroperasi untuk membentuk dan terkadang mengubah persepsi. Faktor-faktor ini bisa terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi dimana persepsi dibuat (Robbins, 2008: 175).

Persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Disamping faktor luar yang mempengaruhi persepsi, ada faktor-faktor internal personal umum misalnya faktor-faktor biologis, sosiopsikologis, faktor fungsional, yakni latar belakang kebutuhan, pengalaman masa lalu orang yang memberi respons terhadap stimuli. Persepsi bersifat selektif secara fungsional, artinya objek-objek yang mendapat tekanan dalam persepsi biasanya adalah objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi (Gunarsa, 2000: 104).

Robbins (2008: 175) mengemukakan bahwa ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihatnya, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Selain itu karakteristik target yang diobservasi juga bisa mempengaruhi apa yang diartikan. Lebih lanjut Robbins memaparkan bahwa konteks dimana pribadi melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek dan peristiwa dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situsional lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi akan digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi

Sumber: Robins: Perilaku Organisasi 2008.

2.2    Akuntansi Syariah
2.2.1    Definisi Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata dimilikinya yakni akuntansi dan syariah.  Akuntansi memiliki banyak definisi diantaranya pada tahun 1953, Committee on Accounting Terminology dari American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasikan dan meringkas dalam bentuk yang berarti dan dalam unit uang tentang transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian, yang paling tidak, memilki sifat keuangan dan menginterpretasikan hasil-hasilnya” (Triyuwono, 2006: 33).

Kemudian pada tahun 1970, American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) membuat Statement of the Accounting Principle Board, No. 4 yang menyatakan bahwa:

“Akuntansi adalah aktivitas jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, terutama informasi keuangan, tentang entitas bisnis yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang rasional di antara beberapa alternatif tindakan” (Triyuwono, 2006: 34).

Selain itu Wiliams et. al. dalam Triyuwono (2006) menyatakan:

“Akuntansi sebagai sebuah aktivitas yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan dapat berguna dalam membuat keputusan-keputusan ekonomi.”

Adapun kosa kata syariah dalam bahasa Arab memiliki arti jalan yang ditempuh atau garis yang seharusnya dilalui. Dari sisi, terminologi bermakna pokok-pokok aturan hukum yang digariskan oleh Allah SWT untuk dipatuhi dan dilalui oleh seorang muslim dalam menjalani segala aktivitas hidupnya (ibadah) di dunia (Nurhayati, 2009: 14).

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah merupakan ketentuan hukum Islam yang mengatur aktivitas umat manusia yang berisi perintah dan larangan, baik yang menyangkut hubungan interaksi vertikal dengan Tuhan maupun interaksi horizontal dengan sesama makhluk. Prinsip syariah yang berlaku umum dalam kegiatan muamalah (transaksi syariah) mengikat secara hukum bagi semua pelaku dan pemangku kepentingan (stakeholder) entitas yang melakukan transaksi syariah.

Sementara itu Zaid (2004: 57) menyatakatan definisi akuntansi syariah sebagai berikut:

“Muhasabah (akuntansi syariah), yaitu suatu aktivitas yang teratur berkaitan dengan pencatatan transaksi-transksi, tindakan-tindakan, keputusan-keputusan yang sesuai dengan syariat, dan jumlah-jumlahnya, di dalam catatan-catatan representatif; serta berkaitan dengan pengukuran hasil-hasil keuangan berimplikasi pada transaksi-transaksi, tindakan-tindakan, dan keputusan-keputusan tersebut untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat.”

Adapun Nurhayati (2009: 2) menyatakan bahwa akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

2.2.2    Paradigma dan Asas Akuntansi Syariah

Paradigma merupakan istilah yang dipopulerkan Thomas Khun dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma di sini diartikan Khun sebagai kerangka referensi atau pandangan dunia yang menjadi dasar keyakinan atau pijakan suatu teori (Dakta, 2011).

Akuntansi adalah suatu kejadian yang tidak hanya statis. Akuntansi berkembang mengikuti pola evolusi masyarakat. Sebagaimana yang pernah terjadi, yaitu berkembang dari penyatuan aspek agama menuju pada upaya pemisahan agama dengan masalah ekonomi, maka akhirnya terjadi perubahan dari agama menuju kepada ekonomi murni, dan akhirnya berkembang lagi dari ekonomi murni menuju kepada sosio-ekonomi.

Berdasarkan definisi paradigma yang dikemukakan Kuhn, paradigma baru dapat dikembangkan yaitu paradigma akuntansi syari’ah yang dikembangkan berdasarkan kepercayaan masyarakat Muslim (Arief dalam Muhamad, 2003: 81). Secara nyata dasar-dasar paradigma syariah dapat divisualisasikan pada bagan berikut:

Gambar 2.2. Dasar-dasar Paradigma Syariah

Sumber: Muhamad (2003)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah berlandaskan pada paradigma dasar bahwa alam semesta dicipta oleh Tuhan sebagai amanah (kepercayaan ilahi) dan sarana kebahagiaan hidup bagi seluruh umat untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual (al-falah). Paradigma dasar ini menekankan setiap aktivitas umat manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiah yang menempatkan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dan buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Paradigma ini akan membentuk integritas yang membantu terbentuknya karakter tata kelola yang baik (good governance) dan disiplin pasar (market discipline) yang baik.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) syariah berasaskan pada prinsip: 1) Persaudaraan (ukhuwah); 2) Keadilan (‘adalah); 3) Kemaslahatan (maslahah); 4) Keseimbangan (tawazun); dan 5) Universalisme (syumuliyah).

Prinsip persaudaraan (ukhuwah) esensinya merupakan nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong menolong. Transaksi syariah menjunjung tinggi nilai demokrasi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat (sharing economics) sehingga seseorang tidak boleh mendapat keuntungan di atas kerugian orang lain. Ukhuwah dalam transaksi syariah berdasarkan prinsip saling mengenal (ta’aruf), saling memahami (tafahum), saling tolong menolong (ta’awun), saling menjamin (takaful) serta saling bersinergi dan beraliansi (tahaluf).

Prinsip keadilan (‘adalah) esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

1)    Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhl);
2)    Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan);
3)    Maysir (unsur judi dan sikap spekulatif);
4)    Gharar (unsur ketidakjelasan); dan
5)    Haram (unsur haram baik dalam barang maupun jasa serta aktivitas operasional terkait).

Prinsip kemaslahatan (mashlahah) esensinya merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif. Kemaslahatan harus memenuhi secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan ketetapan syariah (maqasid syariah) yaitu berupa pemeliharaan terhadap akidah, keimanan dan ketakwaan (dien), akal (‘aqdl), keturunan (nasl), jiwa dan keselamatan (nafs); dan harta benda (mal).

Prinsip keseimbangan (tawazun) esensinya meliputi keseimbangan aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, kesimbangan aspek pemanfaatan dan pelestarian. Transaksi syariah tidak hanya menekankan pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder). Sehingga manfaat yang didapatkan tidak hanya difokuskan pada pemegang saham, akan tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan manfaat adanya suatu kegiatan ekonomi.

Prinsip universalisme (syumuliyah) esensinya dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin).

2.2.3    Karakteristik Akuntansi Syariah

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) implementasi transaksi yang sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut:

  1. Transaksi syariah dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha;
  2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib);
  3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas;
  4. Tidak mengandung unsur riba;
  5. Tidak mengandung unsur kezaliman;
  6. Tidak mengandung unsur maysir;
  7. Tidak mengandung unsur gharar;
  8. Tidak mengandung unsur haram;
  9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan resiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (no gain without accompanying risk);
  10. Transkasi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak diperkenankan menggunakan standar ganda harga satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta’alluq) dalam satu akad;
  11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar); dan
  12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

Selain itu menurut As-sa’dy et. al. (2008) terdapat kaidah-kaidah dalam transaksi antara lain:

  1. Keharaman riba,
  2. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur gharar dan bahaya,
  3. Pengharaman transaksi yang mengandung unsur penipuan,
  4. Transaksi dilakukan atas dasar saling ridha atanra penjual dan pembeli,
  5. Transaksi hanya dilakukan oleh pemilik barang atau pihak yang mewakili,
  6. Jika akad mengandung unsur yang dapat meninggalkan sesuatu yang wajib atau melanggar sesuatu yang diharamkan, maka hukumnya haram dan tidak sah.

2.2.4    Tujuan Laporan Keuangan Syariah

SFA Nomor 1 Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI) dalam Muhammad (2008) menjelaskan bahwa laporan-laporan keuangan, yang ditujukan bagi pengguna-pengguna eksternal, seharusnya menyediakan beberapa jenis informasi antara lain sebagai berikut:

  1. Informasi tentang kepatuhan perbankan syariah terhadap ketentuan syariah Islam serta tujuan-tujuan yang telah disusun, dan informasi yang menyajikan pemisahan pendapatan dan pengeluaran dari sumber dana yang dilarang syariah, dimana hal itu bisa terjadi di luar kontrol manajemen.
  2. Informasi tentang sumber daya ekonomi perbankan syariah dan kewajiban-kewajiban yang terkait (kewajiban dari perbankan syariah untuk mentransfer sumber daya ekonomi untuk memuaskan hak dari para pemilik modal dan hak-hak pihak lain), dan dampak transaksi-transaksi tersebut, kejadian-kejadian lain, dan keadaan sumber daya entitas tersebut beserta kewajiban-kewajiban yang ditanggung. Informasi ini seharusnya diarahkan secara prinsip pada upaya membantu proses evaluasi kecukupan permodalan perbankan syariah untuk menyerap kerugian dan resiko bisnis. Pengukuran risiko yang terdapat dalam investasinya, dan evaluasi tingkat likuiditas aset dan persyaratan likuiditas yang sesuai dengan kewajibannya.
  3. Informasi untuk membantu penghitungan kewajiban zakat dari dana-dana depositor perbankan syariah serta tujuan-tujuan dimana zakat tersebut akan didistribusikan.
  4. Informasi yang membantu memperkirakan arus kas yang bisa direalisasikan dari pihak-pihak yang berhubungan dengan perbankan syariah, waktu serta risiko yang terkait dengan proses realisasi tersebut. Informasi ini seharusnya diarahkan untuk membantu pengguna dalam mengevaluasi kemampuan perbankan syariah dalam memperoleh pendapatan dan mengkonversikannya ke dalam arus kas masa dan kecukupan arus kasnya untuk memberikan keuntungan bagi para pemilik modal maupun pemilik rekening investasi.
  5. Informasi untuk membantu dalam mengevaluasi pemenuhan kewajiban perbankan syariah untuk menjaga dana nasabah dan untuk menginvesatsikan dana tersebut pada tingkat keuntungan yang wajar, dan tingkat keuntungan yang layak bagi pemilik modal dan pemegang rekening investasi.
  6. Informasi tentang pemenuhan pertanggungjawaban sosial perbankan syariah.

Yaya dan Hameed dalam Asnita dan Bandi (2007) mengusulkan sejumlah tujuan alternatif akuntansi Islam, yaitu: (1) Decision usefulness; (2) Stewardship; (3) Islamic accountability; dan (4) Accountability through zakat.

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Di samping itu, tujuan lainnya:

  1. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha;
  2. Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, dan bagaimana perolehan dan penggunaannya;
  3. Informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginventarisasikannya pada tingkat keuntungan yang layak, dan
  4. Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban (obligation) fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

2.3    Praktisi Akuntansi Syariah di Indonesia
2.3.1    Praktisi Akuntansi Syariah

Lembaga-lembaga yang berbasis syariah di Indonesia mulai banyak bertumbuh. Lembaga tersebut berbasis syariah sehingga seluruh sistem yang diterapkan seharusnya juga sesuai dengan prinsip syariah termasuk sistem akuntansi yang diterapkan. Penerapan akuntansi syariah ini tentu saja melibatkan peran praktisi akuntansi syariah terutama berperan sebagai akuntan manajemen.

Menurut Soemarso (2004:6) akuntan manajemen atau disebut juga akuntan intern (internal accountant) adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi. Jabatan yang dapat diduduki mulai dari staf biasa sampai dengan kepala bagian akuntansi, controller atau direktur keuangan. Tugas yang dikerjakan dapat berupa: (1) Penyusunan sistem akuntansi; (2) Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak-pihak di luar perusahaan; (3) Penyusunan laporan akuntansi kepada pihak manajemen; (4) Penyusunan anggaran; (5) Menangani masalah perpajakan; (6) Melakukan pemeriksaan intern.

2.3.2    Kompetensi Praktisi Akuntansi Syariah

Menurut Crackin dan Carol dalam Esya (2008) kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku yang menjadi karakteristik dari performance yang berhasil dalam konteks yang spesifik. Loma dalam Esya (2008) mengemukakan kompetensi merupakan aspek-aspek pribadi dari seorang pekerja yang memungkinkan dia untuk mencapai kinerja yang superior.

Menurut Esya (2008) terdapat tiga hal pokok yang tercakup dalam pengertian kompetensi, yaitu:

  1. Kompetensi meruapakan gabungan berbagai karakteristik individu.
  2. Kompetensi selalu berkaitan dengan kinerja.
  3. Kompetensi meruapakan kriteria yang mampu membedakan mereka yang memiliki kinerja yang tinggi dan yang rendah.

Kompetensi dapat diperoleh melalui proses belajar. Proses belajar sendiri bisa berlangsung dalam bentuk formal seperti perkuliahan, pelatihan, ataupun kusrsus. Selain itu proses belajar juga bisa berlangsung secara terus menerus melalui pengalaman empiris sehari-hari. Belajar memungkinkan seseorang memperoleh berbagai pengertian, kecapakapan, keterampilan, serta sikap dan perilaku. Proses belajar memainkan peranan penting terutama dalam meneruskan dan menyempurnakan kompetensi dari waktu ke waktu.

Para professional senantiasa memerlukan updating pengetahuannya. Updating semacam ini dimaksudkan agar tidak ketinggalan dalam mengikuti perkembangan profesinya. Para akuntan pada dasarnya akan selalu berminat terhadap pengembangan kemampuan teknis maupun pengetahuan teoritisnya (Subiyanto, 1993: 24).

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang salah satu wewenangnya adalah menetapkan standar akuntansi syariah, berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga profesional di bidang akuntansi syariah dengan mengembangkan sertifikasi di bidang akuntansi keuangan syariah. Ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS) ini akan mencetak profesional-profesional yang handal di bidang akuntansi keuangan syariah.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2008) tujuan ujian sertifikasi akuntansi syariah (USAS) diselenggarakan dalam rangka:

  1. Mengukur kemampuan/kompetensi peserta terhadap pemahaman ilmu akuntansi syariah,
  2. Menjadi alat ukur standar kualitas bagi mereka yang ingin memahami akuntansi syariah,
  3. Menjadi alat ukur standar kualitas bagi lembaga/institusi yang ingin mendapatkan SDM yang memahami bidang akuntansi syariah,
  4. Dapat dijadikan sebagai persyaratan untuk memasuki bidang profesi tertentu yang bergerak di bidang akuntansi syariah.

Praktisi akuntansi syariah terutama yang bekerja sebagai akuntan manajemen di lembaga berbasis syariah harus memiliki kompetensi akuntansi syariah. Dengan kompetensi tersebut praktisi akuntansi syariah akan mampu melakukan tugas pekerjaan di bidang akuntansi syariah yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai hasil kerja (performance) yang dipersyaratkan.

Dengan dikuasainya kompetensi tersebut seorang praktisi akan mampu:

  1. Mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan.
  2. Mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan.
  3. Menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana semula.
  4. Menggunakan kemampuan yang dimilikinya untuk memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda.

2.3.3    Etika Praktisi Akuntansi Syariah

Menurut Dunn dalam Harahap (2002:223) etika menyangkut pemilihan dikotomis antara nilai-nilai baik dan buruk, benar dan salah, adil dan tidak adil, terpuji dan terkutuk yang posistif dan negatif.

Etika sebagai pemikiran dan pertimbangan moral memberikan dasar bagi seseorang maupun sebuah komunitas dalam melakukan suatu tindakan. Lebih jauh kemudian etika memberikan pedoman bagi seseorang maupun sebuah komunitas untuk dapat menentukan baik buruk atau benar salahnya suatu tindakan yang akan diambilnya. Dalam perkembangannya, keragaman pemikiran etika kemudian berkembang membentuk suatu teori etika. Teori etika dapat disebut sebagai gambaran rasional mengenai hakekat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan klaim bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang (Fakhry dalam Ludigdo, 2007: 21-22).

Berbagai aliran pemikiran etika dalam mengkaji moralitas suatu tindakan telah berkembang sedemikian luasnya. Berdasarkan sejarahnya, pemikiran-pemikiran etika berkembang meliputi aliran-aliran etika klasik yang berasal dari pemikiran filosof Yunani, etika kontemporer dari pemikir Eropa abad pertengahan sampai abad 20-an, serta aliran etika dari pemikiran kalangan agamawan Islam yang selalu mengacu pada Al-Qur’an dan As-Sunnah (Ludigdo, 2007: 22).

Praktisi akuntansi syariah sebagai pelaku akuntansi syariah terikat oleh syariah yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan As-Sunnah diturunkan formulasi praktis dalam bentuk hukum Islam yang selanjutnya dikenal dengan syariah. Dalam syariah setiap tindakan manusia akan diklasifikasikan ke dalam lima hukum yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Menurut Safi dalam Triyuwono (2006: 80) mengemukakan bahwa:

“Syariah adalah sistem yang komprehensif yang melingkupi seluruh bidang hidup manusia. Ia (syariah) bukan sekedar sebuah sistem hukum, tetapi sistem yang lengkap yang mencakup hukum dan moralitas.”

Selanjutnya Triyuwono (2006: 80) mengemukakan bahwa pengertian syariah yang dikemukakan oleh Safi memberikan suatu indikasi bahwa syariah bukan merupakan sistem hukum yang cenderung menekankan diri pada sistem hukum positif belaka, namun juga lebih dari itu, yaitu pada sisi moralitas (etika). Di sini terlihat adanya keterkaitan antara syariah sebagai hukum positif, di satu sisi, dan etika, di sisi yang lain, sebagai “ruh” yang memberikan nilai hidup bagi syariah itu sendiri.

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Intitutions (AAOIFI) merumuskan sebuah kode etik bagi akuntan dan auditor internal disamping eksternal yang bekerja dalam lembaga keuangan Islam. Kode etik akuntan ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam sistem nilai Islam syariat ini ditempatkan sebagai landasan semua nilai dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam setiap legislasi dalam masyarakat dan Negara Islam. Beberapa kode etik menurut AAOIFI dalam Harahap (2002:230) sebagai berikut:

1.    Dapat dipercaya
Akuntan harus jujur dan bisa dipercaya dalam melaksanakan kewajiban dan jasa profesionalnya.  Dapat juga mencakup bahwa akuntan harus memiliki tingkat integritas dan kejujuran yang tinggi dan akuntan juga harus dapat menghargai kerahasiaan informasi yang diketahuinya selama pelaksanaan tugas dan jasa baik kepada organisasinya atau langganannya.

2.    Legitimasi
Akuntan harus dapat memastikan bahwa semua kegiatan profesi yang dilakukannya harus memiliki legitimasi dati hukum syariah maupun peraturan dan perundangan yang berlaku.

3.    Objektivitas
Akuntan harus bertindak adil, tidak memihak, tidak bias, bebas dari konflik kepentingan dan bebas dalam kenyataan maupun penampilan. Objektivitas mencakup juga bahwa ia tidak boleh mendelegasikan tugas dan pertimbangan profesinya kepada pihak lain yang tidak kompeten.

4.    Kompetensi profesi dan rajin
Akuntan harus memiliki kompetensi profesional dan dilengkapi dengan latihan-latihan yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas jasa profesi tersebut dengan baik. Dia harus melaksanakan tugas dan jasa profesionalnya dengan rajin dan berusaha sekuat tenaga at all cost sehingga ia bebas dari tanggung jawab yang dibebankan kepadanya bukan saja dari atasan, profesi, public tetapi juga dari Allah SWT.

5.    Perilaku yang didorong keyakinan agama (keimanan)
Perilaku akuntan harus konsisten dengan keyakinan akan nilai Islam yang berasal dari prinsip dan aturan syariah. Senua perilaku dan tindak tanduk harus disaring dan didorong oleh nilai-nilai Islam.

6.    Perilaku profesional dan standar teknik
Dalam melaksanakan kewajibannya, akuntan harus memperhatikan peraturan profesi termasuk didalamnya standar akuntansi dan auditing lembaga keuangan syariah.

2.4    Hipotesis

Persepsi seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman-pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang. Selain itu karakteristik target yang diobservasi juga bisa mempengaruhi apa yang diartikan. Lebih lanjut konteks dimana pribadi melihat berbagai objek atau peristiwa juga penting. Waktu sebuah objek dan peristiwa dilihat dapat mempengaruhi perhatian, seperti halnya lokasi, cahaya, panas, atau sejumlah faktor situsional lainnya.

Responden yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah diduga memiliki perbedaan persepsi. Perbedaan itu terutama dilatarbelakangi pada pengalaman-pengalaman masa lalu, mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah telah mendapatkan informasi mengenai pekerjaan praktisi akuntansi syariah, sistem akuntansi yang diterapkan dan landasan teoritis yang mendasari akuntansi syariah. Selain itu antara mahasiswa yang belum dan yang telah mengikuti akuntansi syariah memiliki motif dan minat yang berbeda. Pilihan untuk mengikuti mata kuliah akuntansi syariah tentu saja dilatari oleh motif dan minat tertentu dari mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1:    Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum dan yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah terhadap praktisi akuntansi syariah.

Responden yang belum mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dan praktisi akuntansi diduga memiliki perbedaan persepsi. Perbedaan itu terutama dilatarbelakangi pada pengalaman-pengalaman masa lalu, mahasiswa yang  mengikuti mata kuliah akuntansi syariah belum mendapatkan pengetahuan mengenai pekerjaan praktisi akuntansi syariah, sistem akuntansi yang diterapkan dan landasan teoritis yang mendasari akuntansi syariah. Selain itu antara mahasiswa yang belum mengikuti akuntansi syariah dan praktisi akuntansi syariah memiliki motif dan minat yang berbeda. Pilihan untuk bekerja pada lembaga berbasis syariah tentu saja dilatari oleh motif dan minat tertentu oleh praktisi akuntansi syariah. Selain itu konteks mereka berbeda, praktisi akuntansi syariah selain telah mendapatkan pengetahuan akuntansi syariah secara normatif, juga telah berada pada situasi dimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2:    Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang belum mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dan praktisi akuntansi syariah terhadap praktisi akuntansi syariah.

Responden yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dan praktisi akuntansi diduga memiliki perbedaan persepsi. Perbedaan itu terutama dilatarbelakangi pada pengalaman-pengalaman masa lalu, mahasiswa yang mengikuti mata kuliah akuntansi syariah baru mendapatkan pengetahuan mengenai pekerjaan praktisi akuntansi syariah, sistem akuntansi yang diterapkan dan landasan teoritis yang mendasari akuntansi syariah secara normatif. Selain itu antara mahasiswa yang belum mengikuti akuntansi syariah dan praktisi akuntansi syariah memiliki motif dan minat yang berbeda. Pilihan untuk bekerja pada lembaga berbasis syariah tentu saja dilatari oleh motif dan minat tertentu oleh praktisi akuntansi syariah. Selain itu konteks mereka berbeda praktisi akuntansi syariah selain telah mendapatkan pengetahuan akuntansi syariah secara normatif, juga telah berada pada situasi dimana prinsip-prinsip akuntansi syariah diterapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3:    Terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa yang telah mengikuti mata kuliah akuntansi syariah dan praktisi akuntansi syariah terhadap praktisi akuntansi syariah.

2.5    Kerangka Pikir

Dari tiga faktor-faktor yang mempengaruh persepsi seperti faktor pada pemersepsi, faktor dalam situasi, dan faktor pada terget yang dipersepsi yang dijadikan kerangka pemikiran dimana ”praktisi akuntansi syariah” sebagai objek yang dipersepsi dari tiga sudut pandang (perspektif) dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 2.3. Kerangka Pikir

5 thoughts on “Persepsi Mahasiswa Akuntansi dan Praktisi Terhadap Akuntan Syariah (BAB II : LANDASAN TEORI)

  1. sony warsono berkata:

    Update info buku yang relevan dg topik bahasan Akuntansi Syariah: Al-Qur’an & Akuntansi: Menggugah pikiran Mengetuk relung qalbu (2012). Tulisan tersebut mengungkap sejarah panjang akuntansi, termasuk terkait dg Luca Pacioli. Di buku tersebut juga disajikan bukti bahwa sistem pencatatan berpasangan berlandas QS. Al-Baqarah [2]: 282, dan telaah kritis atas prinsip/konsep dasar akuntansi yg sejauh ini berlaku. Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s